Partai PSI

Dimenangkan PTUN, Partai Buruh "Dapat Nomor 44"

2008-08-13T18:09:00.000-07:00

JAKARTA, RABU-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan empat partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam putusannya, Rabu (13/8), di Jakarta, PTUN mewajibkan KPU menetapkan parpol peserta Pemilu 2004 menjadi parpol peserta Pemilu 2009."Bunyi putusan PTUN adalah mewajibkan KPU menetapkan parpol peserta Pemilu 2004 menjadi parpol

Sistem dan Moral Pejabat Rusak Membuat Indonesia Terpuruk

2008-07-26T02:36:00.000-07:00

Sistem dan Moral Pejabat Rusak Membuat Indonesia TerpurukJakarta, PelitaAda dua hal sangat substansial yang mengakibatkan Indonesia terpuruk dan rakyat sengsara, yaitu sistem pengelolaan negara yang tidak baik dan moral pejabat yang rusak. Karena itu kedua masalah harus diperbaiki mulai dari sekarang, setelah 100 tahun Kebangkitan Nasional.Demikian antara lain benang merah yang bisa ditarik dari

IMPLIKASI PUTUSAN MK TERHADAP PESERTA PEMILU 2009

2008-07-26T00:58:00.000-07:00

Bismillah ar-Rahman ar-RahimMahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 telah menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pasal itu dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. Putusan ini mengabulkan permohonan uji materil tujuh partai

Jangan Biarkan Pemilu Melanggar UUD 1945

2008-07-26T00:50:00.000-07:00

Jumat, 11 Juli 2008KEBERADAAN 9 partai politik (parpol) di antara 34 parpol yang baru saja dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lolos dan berhak ikut pemilihan umum (Pemilu) 2009, kini menghadapi ganjalan. Keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang membatalkan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPR dan DPRD, di Jakarta, kemarin, membuat keberadaan 9 partai lama (peserta Pemilu

Pemilu 2009 Melanggar Konstitusi

2008-07-26T00:47:00.000-07:00

Kamis, 17 Juli 2008 00:46 WIBOleh Denny IndrayanaKonstitusionalitas Pemilihan Umum 2009 di ujung tanduk. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No 10/2008) bertentangan dengan UUD 1945.Pasal itu mengatur, ”Partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan

Perpu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Makamah Konstitusi

2008-07-14T23:13:00.001-07:00

Makamah Kontitusi telah membuat keputusan yang menyatakan bahwa pasa 316 Huruf d UU no tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008) bertentangan dengan UUD 1945. Hal yang disorot dalam keputusan tersebut adalah adanya ketidak adilan dalam memperlakukan peraturan terhadap Partai Politik peserta PEMILU 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Electroral Threshold 2,5 %,

PASAL 316 HURUF D UU 10/2008 BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

2008-07-14T23:07:00.000-07:00

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 316 huruf d UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008) bertentangan UUD 1945. Hal ini dikarenakan aturan tersebut memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, yaitu partai politik (Parpol) yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR (yang tidak memenuhi

Wiranto Berharap Tak Rugikan Parpol yang Lolos Verifikasi

2008-07-11T22:58:00.000-07:00

Shohib Masykur - detikNewsJakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan partai-partai gurem soal ketentuan electoral treshold. Menanggapi putusan MK ini, Ketua Partai Hanura Wiranto berharap agar putusan ini tak merugikan parpol yang telah lolos verifikasi KPU."Itu sudah keputusan MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Jadi harus dipatuhi. Harapan saya, mudah-mudahan implementasi

Keputusan MK Tidak Hambat 9 Parpol Ikut Pemilu

2008-07-11T22:49:00.000-07:00

Didit Tri Kertapati - detikNewsJakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan electoral threshold tidak mempengaruhi 9 parpol. Mereka tetap bisa ikut Pemilu 2009."Keputusan MK tak mempengaruhi 9 parpol yang telah ditetapkan KPU," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari saat jumpa pers di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (11/7/2008).Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Jimly

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan partai politik

2008-07-11T22:34:00.000-07:00